PD Takut SBY Dijatuhkan

PDF Cetak E-mail
Jakarta-HARIAN BANGSA
Sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)dalam menyikapi hasil rekomendasi Tim 8, terkait kasus kriminalisasi KPK dinilai terlalu normatif, ragu-ragu tidak tegas dan tidak konkret.
Anehnya lagi, Fraksi Demokrat DPR RI justru khawatir jika SBY intervensi dalam kasus Bibit-Chandra, presiden dianggap melanggar UU dan akhirnya SBY akan diimpeachment atau dijatuhkan. Padahal, sama sekali tidak ada upaya DPR untuk pemakzulan itu, melainkan semata untuk menegakkan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.
“Saya tidak melihat ada pihak-pihak yang akan melakukan impeachment terhadap SBY jika mengintervensi kasus Bibit-Chandra. Kita tidak merasakan adanya upaya impeachment itu. Sebagai pelaku politik terus terang tidak merasakan ada upaya-upaya yang seperti itu. Saya tidak merasakan sama sekali,”tandas Wakil Ketua DPR RI yang juga Sekjen DPP PDIP Pramono Anung pada wartawan di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Selasa (24/11).
Sebelumnya Ketua DPR RI yang juga Sekjen Partai Demokrat Marzuki Alie berpendapat jika tidak perlunya SBY intervensi terhadap kasus Bibit-Chandra adalah untuk menghindari impeachment.
“Kalau beliau intervensi nanti ada yang menunggu di pojok sana. Mereka itu menunggu untuk mengintip terjadinya pelanggaran UU. Jika itu terjadi, nah mereka siap-siap melakukan impeachment kan?”kata Marzuki mengingatkan.
Yang pasti kata Pramono, dalam menanggapi rekomendasi Tim 8 atas kasus Bibit-Chandra, SBY telah berkonsultasi dengan pimpinan lembaga negara seperti Ketua MK Mahfud MD dan Ketua MA Harifin Tumpak.
“Jadi, Tim 8 itu sudah terdiri dari pakar hukum dan juga SBY sudah berkonsultasi dengan ketua MK dan Ketua MA sehingga pandangan hukum sudah diberikan,”ujar Pramono.
Dengan demikian menurut Pramono, yang diduga bersalah dalam kasus KPK itu sudah sangat jelas. Juga dalam skandal bank century, yakni diduga kuat bersalah dalam pengucuran uang negara Rp 6,7 triliun tersebut adalah dewan gubernur BI, Menkeu dan LPS. “Presiden tidak ada kaitannya dalam kasus Century. Itu dugaannya sudah sangat jelas dan tidak ada kaitannya dengan pusat-pusat kekuasaan yang lebih tinggi,”kata Pram.
Sementara itu dalam menyikapi kasus Bibit-Chandra, SBY menggunakan bahasa yang tidak jelas dan menimbulkan keraguan masyarakat.
“Saya secara pribadi sebenarnya menunggu ada ketegasan. Tapi, ternyata jauh dari yang diharapkan masyarakat. Pernyataan SBY ambivalensi, sehingga terjadi perbedaan persepsi di tengah masyarakat. Presiden dalam persoalan ini seharusnya menggunakan bahasa yang sederhana, terang benderang dan mudah dipahami olegh rakyat. Tidak menggunakan bahasa yang menimbulkan keragu-raguan, ketidakpastian dan multitafsir,”tutur Pramono.
Pramono menilai langkah SBY selama ini jelas membuang energi dalam persoalan yang harusnya menjadi prioritas pemerintah dalam menyelesaikan program 100 harinya.
“Sekarang saja sudah selama sebulan lebih hanya untuk menonton cicak-buaya,”katanya kecewa. Padahal, solusi dan opsi lain yang lebih baik yang dapat ditempuh adalah pihak kepolisian dan kejaksaan tidak membawa kasus ini ke pengadilan, tapi tidak diikuti dengan keputusan yang konkret seperti pecopotan untuk petinggi kepolisian dan kejaksaan.
Mantan presiden RI KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur juga mengaku kecewa dengan sikap yang diambil oleh presiden SBY terkait dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh tim 8 menyangkut soal KPK.
“Saya kecewa, disitu tidak menyebut-nyebut soal kedaulatan hukum. Bagaimana kita bisa memberantas korupsi,” katanya di gedung PBNU, Selasa (24/11) di hadapan para mahasiswa yang menyatakan keprihatinannya soal masalah pemberantasan korupsi.
Gus Dur merasa para pejabat tersebut berusaha untuk melarikan diri atau cuci tangan serta tidak serius ketika berbicara tentang kedaulatan hukum.
Ketika ditanya kesediaannya untuk memotori kembali kelompok Ciganjur guna memberantas korupsi dan menyelesaikan persoalan bangsa ini, Gus Dur menolak karena menganggap kelompok Ciganjur juga dipenuhi oleh para koruptor, tetapi ia bersedia jika melibatkan kelompok lain yang masih bersih.
Mantan Ketua Umum PBNU ini menegaskan, seorang pemimpin haruslah orang yang tangguh dan tahan uji serta mampu menjunjung kedaulatan hukum.
Romo Frans Magnis Suseno yang juga hadir dalam pertemuan tersebut mendapat kesan korupsi yang ada sekarang ini tidak ditindak tegas dan dan terdapat kesan keraguan-raguan dalam menyelesaikannya. “Karena itu, perlu tekanan rakyat, khususnya mahasiswa,” tandasnya.
Ia melihat, meskipun SBY memenangkan pemilihan umum dengan perolehan suara yang meyakinkan, belum genap 100 hari pemerintahannya sudah dipenuhi dengan gerakan rakyat. “Tak berlebihan, tetapi perlu dilakukan,” ujarnya.
Juru bicara mahasiswa, Samuel menyatakan para tokoh masyarakat dan agama diharapkan menjadi tulang punggung aksi masyarakat dalam memberantas korupsi. Mereka merupakan bagian dari kekuatan masyarakat sipil yang terdiri dari tokoh agama dan masyarakat, LSM, media dan pemuda atau mahasiswa.
Gerakan moral ini dinilai sangat penting untuk menghancurkan tembok-tembok tirani kekuasaan yang korup, karena masyarakat telah muak dengan segala praktik korupsi yang sudah begitu kronis. Masyarakat telah disakiti dan diperkosa rasa keadilannya melihat praktik-praktik KKN dalam kasus serpti bank Century dan kriminalisasi pimpinan KPK.
Magnis mengatakan, memang perlu adanya tekanan dari rakyat atau mahasiswa untuk meyakinkan SBY agar cepat menyelesaikan persoalan ini. “Gerakan semacam itu tidak berlebihan, melihat nasib bangsa yang memprihatinkan sekarang,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua PBNU Hasyim Muzadi mengatakan, penjelasan pemerintah sebagian ada yang bisa digunakan untuk menyesaikan masalah, tetapi sebagian besar tidak. Hanya pernyataan bahwa Bibit dan Chandra akan diberikan keringanan, tetapi bagaimana teknisnya belum terungkap dalam pernyataan Presiden.
Menurut Hasyim, aplikasi teknis perlu terus untuk ditindaklanjuti. “Karena penyelesaian persoalan ini bukan hanya untuk tujuan tapi juga teknis,” tukasnya. Selama ini, imbuh Hasyim, yang terjadi hukum prosedural dan tidak diwadahi hukum substansial. “Jangan sampai law tidak mewadahi justice,” tandasnya.
Direktur PUKAT UGM Zaenal Arifin Muchtar menilai pidato SBY terkait kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah dianggap sejumlah pihak masih retorika. SBY masih berbasa-basi dan tidak menunjukkan kejelasan sikap.
“Ini potret bahwa SBY gagal mengambil momentum, komentar SBY masih abu-abu,’’ujar Zaenal Arifin Muchtar saat jumpa pers menanggapi pidato presiden SBY.
Menurut Zaenal, pidato SBY justru hampir membuat orang tidak mengerti, padahal menurutnya sebagai kepala negara atau sebagai kepala pemerintahan harus mengambil sikap, untuk menghentikan atau melanjutkan kasus ini. “Bukannya memberikan keterangan yang multi tafsir,” imbuhnya.
Dia menambahkan, sebagai kepala negara, tentu ada jalurnya untuk mengintervensi kasus ini, asalkan tujuan intervensi dilakukan dengan benar. Tapi dengan sikap SBY yang abu-abu, justru membuat publik bertanya-tanya.
“Kalau presiden tidak mau intervensi itu keliru, karena jalur untuk intervensi ada asalkan tujuannya benar. Jadi publik bertanya, jangan-jangan kasus Century ada tujuan melindungi orang-orang tertentu,” terangnya.
Langkah terbaik untuk menyikapi kasus ini, dengan dikeluarkannya abolisi, karena abolisi dikeluarkan presiden yang tentunya atas persetujuan presiden sebelum masuk ke penuntutan.
“Yang saya takutkan SBY hanya memikirkan nasibnya sendiri, kasus ini harus diselesaikan secara hukum, hentikan, dan titik sampai di situ, tidak ada penjelasan lebih lanjut. Ini adalah individualisasi rekomendasi,” tutupnya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: